ONLINEBLOG

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pemerintah berkenaan dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang semula 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Khususnya untuk PPN Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini masih mengkaji apakah kenaikan PPN sebesar 1% tersebut akan berdampak terhadap naiknya harga BBM yang akan dijual perusahaan.

“Terus terang kami juga masih berkoordinasi. Apakah nanti berdampak ke energi, atau tidak. Tapi kalau terkait tambahannya sebenarnya kecil, tambahan 1% itu. Kami serahkan ke pemerintah,” kata dia ditemui usai Acara Peresmian BBM Satu Harga di Wayame, Ambon, dikutip Kamis (19/12/2024).

Sebagai informasi, per 1 Januari 2025 masyarakat Indonesia akan menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Pemerintah memastikan ini tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa.

“Paket kebijakan ini mencoba selengkap mungkin baik dari sisi demand side karena banyak permintaan menurun meski indikator dari konsumsi cukup bertahan baik,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024)

Sri Mulyani juga memastikan pihaknya juga mempertimbangkan kondisi kelas menengah dan kelas bawah.

“Tetap dimaksimalkan untuk perlindungannya dan bahkan bantuannya di sisi lain stimulus ini untuk dukung sektor-sektor produktif di bawah kementerian perindustrian perumahan bisa meningkatkan kegiatannya karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan optimisme masyarakat,” paparnya.

Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

Sementara untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%.

Pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1 Januari 2025. Khususnya untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 Volt Amphere (VA), seperti 1.300 VA, 900 Va.

Di samping itu diskon pajak juga diberikan kepada masyarakat yang ingin membeli rumah dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama dengan skema diskon sebesar 100% untuk Januari-Juni 2025 dan diskon 50% untuk Juli-Desember 2025.

Kemudian insentif PPh21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

https://abhishekarora.com/

Bisnis jasa titipan barang dari luar negeri semakin marak di Tanah Air. Jasa titipan atau jastip ini dapat ditemui dengan mudah di media sosial dan marketplace.

Barang yang kerap ditawarkan dalam jastip dapat berupa pakaian, handphone, laptop, snack, kosmetik hingga tas branded. Melihat perkembangan ini, maka pemerintah melalui Ditjen Imigrasi dan Ditjen Bea Cukai serta Kementerian Perdagangan sadar akan besarnya bisnis ini dan berupaya melindungi pasar dan konsumen dalam negeri dengan memberlakukan aturan serta pungutan atas usaha tersebut.

Pelaku jastip sendiri kerap berdalih barang yang dibawa dari luar negeri merupakan barang pribadi. Hal ini pun dinilai sebagai praktik ilegal. Dengan demikian, pihak berwenang benar-benar ketat dalam membedakan aturan barang penumpang dan barang impor.

Pada Maret 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag ini sempat viral dan menjadi pergunjingan publik lantaran berkaitan dengan aktivitas jastip barang dari luar negeri.

Dalam aturan sebelumnya, yakni Permendag No. 36/2023 (Lampiran IV), diatur bahwa barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang dibolehkan masuk ke wilayah kepabeanan RI adalah paling banyak 5 kilogram (kg) dan tidak melebihi US$1.500 per penumpang atau per awak sarana pengangkut.

Pasalnya, aturan ini melarang membawa alas kaki lebih dari dua pasang per orang. Kemudian, pampers dan pembalut juga dibatasi, yakni hanya lima buah atau lembar per orang.

Mendag Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat memutuskan mencabut aturan ini karena polemik yang turut membebani pekerja migran. Kendati demikian, dia menegaskan jastip harus tetap mematuhi aturan perpajakan dalam rangka impor.

Lantas, bagaimana aturan terbaru untuk jastip saat ini?

Dikutip dari Bea dan Cukai, barang-barang yang masuk dalam kategori bukan pribadi termasuk jastip tidak mendapatkan relaksasi dari sisi fiskal. Pembebasan bea masuk hasnya berlaku untuk barang bawaan US$ 500 per orang untuk setiap kedatangan. Kemudian barang jastip juga akan dipungut bea masuk (tarif MFN), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Berikut ini contohnya, jika barang bawaan personal dengan nilai mencapai US$ 800 atau melebihi batasan bebas bea masuk:

Nilai Pabean: US$ 800 – US$ 500 = US$ 300

BM = 10% x US$v300 = US$ 30

PPN = 11% x US$ 330 (Nilai Pabean + BM)

PPh= 0,5 s.d. 10% x US$ 330 (jika punya NPWP); atau

PPh= 1 s.d. 20% x US$ 330 (jika tidak punya NPWP)

Apabila barang yang dibawa lebih dari 1 (satu) jenis, maka pemberian pembebasan US$ 500 akan diberikan secara proporsional atas masing-masing barang impor tersebut.

Adapun, jika barang bawaan dihitung sebagai impor, maka tarif MFN atau normal dikenakan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tarif Bea Masuk berdasarkan tarif normal (MFN). Untuk Spareparts kendaraan bermotor tarif bea masuk: 10%, spareparts pengeboran minyak tarif bea masuk: 5%

– Untuk Spareparts kendaraan bermotor dengan nilai pabean USD250

BM = 10% x US$ 250 = US$ 25
PPN = 11% x US$ 275 (Nilai Pabean + BM)
PPh= 7,5% x US$ 275 (jika punya NPWP); atau
PPh= 15% x US$ 275 (jika tidak punya NPWP)

– Untuk Spareparts pengeboran minyak dengan nilai pabean USD300

BM = 5% x USD300 = USD15
PPN = 11% x USD315 (Nilai Pabean + BM)
PPh= 7,5% x USD315 (jika punya NPWP); atau
PPh= 15% x USD315 (jika tidak punya NPWP)

Ingat setiap barang yang dibawa memiliki kategori besaran tarif bea masuk masing-masing.

https://iatalvoyage.com/

Kepulangan astronaut NASA yang ditinggal pesawat Boeing di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) lagi-lagi tertunda. Kini, mereka dijadwalkan baru pulang pada Maret 2025 atau harus bertahan hingga 9 bulan di orbit.

Pada Juni 2024, Butch Wilmore dan Suni Williams berangkat dari Bumi ke ISS menggunakan Starliner, pesawat buatan Boeing yang penuh masalah. Seharusnya, mereka hanya menghabiskan 8-10 hari di ISS sebelum pulang ke permukaan Bumi.

Namun, NASA menemukan banyak masalah di pesawat Starliner buatan Boeing. Pesawat yang didesain sebagai pesaing Crew Dragon tersebut memang banyak masalah sejak tahap pengembangan, termasuk kendala teknis dan anggaran.

Saat berlabuh di ISS, Starline mengalami kebocoran helium di sistem propulsinya. Selain itu, 5 mesin jet pendorong pesawat ditemukan mengalami penurunan kinerja. Setelah mencoba berbagai cara, NASA memutuskan untuk memulangkan Starliner ke Bumi tanpa awak pada September.

Pada bulan yang sama, NASA mengirim kapsul Crew-9 Dragon buatan SpaceX ke ISS. Dua kursi sengaja dikosongkan di kapsul tersebut agar bisa ditumpangi oleh Wilmore dan Williams kembali ke Bumi pada Februari 2025.

Namun, jadwal kepulangan Wilmore dan Williams ditunda lagi. NASA mengumumkan misi Crew-10 SpaceX baru akan diluncurkan paling lambat pada akhir Maret 2025. Penundaan peluncuran itu adalah upaya untuk memberikan “NASA dan SpaceX kesempatan untuk menyelesaikan pesawat Dragon baru untuk misi tersebut.”

Misi Crew-9 yang dijadwalkan membawa pulang Williams, Wilmore, astronaut Nick Hague dan kosmonaut Aleksandr Gorbunov – baru bisa meninggalkan ISS setelah “serah terima” dengan Crew-10. Periode serah terima tersebut, menurut NASA, memberikan kesempatan buat “Crew-9 untuk membagikan lesson learned dengan kru yang baru tiba dan membantu transisi sains dan perawatan.”

Setiap tahun, netizen dihebohkan dengan ‘Spotify Wrapped’, yang memberikan informasi terperinci terkait kebiasaan pengguna mendengar lagu di platform Spotify.

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, Spotify Wrapped 2024 ramai dihujat netizen. Banyak yang menilai penjabaran data streaming yang diberikan Spotify tahun ini kurang kreatif.

Tahun lalu ada fitur ‘Sound Town’ di Spotify Wrapped 2023 yang memungkinkan pengguna mencocokkan selera musiknya dengan pendengar di berbagai belahan dunia.

Namun, Spotify Wrapped 2024 dinilai hanya mejabarkan data ‘kering’ yang tidak memiliki keunikan khusus. Penyebabnya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Forbes mendeskripsikan Spotify Wrapped 202 “kurang bersemangat”, “terhambat oleh AI-generatif”, dan “kehilangan metrik terperinci yang diharapkan pengguna”.

Kali ini, Spotify Wrapped 2024 juga mendeskripsikan genre yang mungkin diniatkan agar beda, tetapi malah menyulitkan pengguna.

Misalnya, ada genre seperti ‘Pink Pilates Princess Strut Pop’ atau ‘Boujee Football Rap’. Genre tersebut tak bisa membantu pengguna menavigasikan musik serupa di toko musik, atau melakukan pencarian mendalam di Google.

“Sebab, genre itu tak digunakan di luar Spotify,” menurut laporan Forbes.

Tak cuma itu, Spotify Wrapped 2024 juga bahkan menampilkan podcast buatan bot-AI sebagai salah satu podcast terpopuler di platformnya.

“Ini benar-benar ide yang buruk. Mendengar beberapa bot-AI berbicara dengan observasi kosong dan meniru tempo bicara manusia merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan,” tulis Forbes, dikutip Senin (16/12/2024).

Ada banyak netizen yang membagikan meme dan opini hujatan terkait Spotify Wrapped 2024. Berikut beberapa di antaranya:

bina4d

Parlemen Korea Selatan (Korsel) Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Sabtu (14/12/2024). Hal ini merupakan kali kedua parlemen Negeri Ginseng mencoba menggulingkan Yoon setelah presiden 63 tahun itu memberlakukan darurat militer pekan lalu.

Dalam pantauan, tercatat semua anggota Majelis Nasional yang 300 orang ikut dalam pemungutan suara itu. Tercatat, ada 204 suara yang meminta Yoon diturunkan, sehingga presiden itu harus lengser dari jabatannya.

Dengan ini, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Sebelumnya, Majelis Nasional mengambil langkah menggulingkan Yoon setelah pekan lalu pemimpin 63 tahun itu menerapkan darurat militer. Yoon sendiri mengambil langkah itu setelah pihak oposisi mendorong dirinya agar diperiksa dalam skandal korupsi yang berpusat pada istrinya, Kim Keon Hee.

Yoon telah meminta maaf atas skandal tersebut, namun menolak diperiksa. Ia kemudian menuding oposisinya dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan parlemen April lalu dengan bantuan peretas Korea Utara.

Keputusan darurat militer ini pun tak bertahan lama setelah 190 dari 300 anggota Majelis Nasional memutuskan untuk membatalkan manuver Yoon itu. Setelah itu, Yoon kemudian terjebak pada sejumlah wacana pemakzulan dan penyelidikan dengan dugaan pemberontakan dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Pada Sabtu lalu, Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon. Namun dalam pemungutan suara pertama pada itu, ia selamat setelah sebagian besar anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot menyoroti peran sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung ketahanan energi menuju swasembada energi, sesuai dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Yuliot, untuk menjaga ketahanan energi, perlu diupayakan ketersediaan berbagai sumber yang cukup dan terjangkau untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sebesar 8%.

Yuliot juga mengatakan, sektor migas kini masih menjadi kunci pemenuhan energi bagi masyarakat, termasuk dalam masa transisi energi. Bauran energi semester I tahun 2024 didominasi oleh batubara sebesar 39,48%, sementara minyak bumi 29,90% dan gas bumi 16,69%, serta sekitar 13,93% berasal dari EBT. Sementara pada proyeksi bauran energi tahun 2050, porsi minyak bumi sekitar 20% dan gas bumi di kisaran 24%.

Pada sektor hilir Migas, Pemerintah menjamin ketahanan energi di antaranya melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri maupun rumah tangga dengan penyediaan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

“Sampai dengan September 2024 telah terpasang Jargas APBN sebanyak 703.000 sambungan rumah (SR) dan Jargas non-APBN sebanyak 400.000 SR. Target pengembangan Jargas tahun 2030 sebanyak 5,5 juta SR, yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA, yang dapat menghemat subsidi lebih kurang sekitar Rp 5,6 triliun pertahun,” ujar Yuliot pada Pembukaan Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, dikutip Jumat (13/12/2024).

Sementara, prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa gas sepanjang pulau Sumatera dan integrasi pulau Sumatera hingga pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman Aceh, supaya dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi di pulau Jawa dan Sumatera, juga termasuk Jargas rumah tangga, yaitu 300 ribu SR pada pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600 ribu SR untuk pipa Duri-Sei Mangke (Dusem).

“Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan antara lain melalui investasi pembangunan pipa gas bumi Cisem dan Dusem. Pembangunan pipa gas bumi ini mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersil, dan rumah tangga, serta mendukung Program Jargas,” imbuh Yuliot.

Sedangkan untuk program BBM 1 Harga, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), telah terbangun 580 penyalur BBM 1 Harga sejak tahun 2017.

“Pembangunan penyalur BBM satu harga terutama di wilayah 3T untuk menyamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini telah terbangun 580 penyalur BBM satu harga,” tambah Yuliot.

Selanjutnya, cadangan operasional BBM badan usaha mulai dari 11 hari pada tahun 2020 sampai dengan 23 hari pada tahun2024. Hal ini, sejalan dengan Penetapan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional BBM.

Untuk mandatori biodiesel, Yuliot menyampaikan akan dilanjutkan hingga Biodiesel 40% (B40) dan B50. Selama pemanfaatan biodiesel B35 pada tahun 2023, penggunaan biodiesel sebanyak 12,2 juta kiloliter (KL).

“Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 yang sudah dihitung terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,5 triliun, keandalan pasokan bahan bakar terutama diesel, peningkatan nilai tambah, serta penyediaan lapangan kerja di dalam negeri,” ujar Yuliot.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan, dalam mendukung transisi energi, peran hilir migas juga perlu tetap diperhatikan dan menarik untuk didiskusikan.

“Dalam mendukung transisi energi, yang merupakan proses perubahan menuju penggunaan sumber energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peran hilir migas juga perlu tetap diperhatikan dan menarik untuk didiskusikan,” ujar Erika.

Erika menyoroti peran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke depan, yang akan tergantikan dengan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, maupun gas bumi yang merupakan energi bersih.

Pada Hilir Migas Conference & Expo, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.

Selain itu, dilakukan pula Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.

Pemerintah memutar otak untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait bahkan menyebut sudah menyiapkan beberapa jurus untuk mewujudkannya, diantaranya dengan mengajukannya sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Kita udah merumuskan untuk 3 juta rumah, kemarin saya diterima oleh Presiden Pak Prabowo. Salah satu yang disepakati kita perjuangkan PSN untuk masyarakat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jadi kita kolaborasi dengan sangat baik,” kata Maruarar keterangannya Kamis (12/12/2024).

Meski demikian untuk mencapainya perlu proses karena harus ada persetujuan dengan Kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika berhasil, maka PSN ini bakal berbentuk program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020.

“Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian, dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu,” sebut Ara.

Kalangan pengembang menilai adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi jalan telat agar program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto bisa segera terwujud.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex spesialis terakit aturan dan kebijakannya,” Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.

PSN untuk perumahan ini dijalankan maka melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah. Namun perlu catatan bahwa untuk mewujudkannya perlu birokrasi yang memudahkan, bukan berbelit-belit.

“Kami optimis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” tegas Junaidi.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pertemuan terbatas dengan berbagai pimpinan BUMN dalam membahas urgensi kepatuhan BUMN atas persaingan usaha.

Pertemuan bertajuk “Mendorong Ekosistem Persaingan Sehat di Lingkungan BUMN melalui Kepatuhan Persaingan Usaha Sehat” dihadiri Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, seluruh Anggota KPPU, serta berbagai Direktur Utama BUMN.

Dalam pertemuan, Ketua KPPU menekankan bahwa dinamika antara BUMN dan hukum persaingan usaha menjadi salah satu isu strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor vital.

Namun, dominasi BUMN dalam beberapa sektor bisa berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik, sehingga penerapan UU No.5/1999 dan keikutsertaan BUMN dalam program kepatuhan persaingan usaha menjadi sangat penting untuk memastikan BUMN tetap berkompetisi sehat dengan pelaku usaha lainnya.

“Untuk itu, perlu adanya keseimbangan antara peran strategis BUMN dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, melalui pengaturan regulasi BUMN yang jelas dan transparan untuk memastikan penugasan dan mandat dari negara tidak disalahgunakan untuk mendistorsi persaingan usaha di pasar,” jelas Ketua KPPU dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Sebagai informasi, saat ini KPPU telah menerima 56 perusahaan pendaftar program kepatuhan yang berasal dari 35 perusahaan BUMN dan 21 perusahaan swasta nasional dan multinasional, dan sebagian besar di antaranya (88%) mendaftar secara sukarela (voluntary). Dari jumlah tersebut, hingga saat ini KPPU telah mengeluarkan 18 Penetapan Program Kepatuhan.

“Kepatuhan pada hukum sangatlah penting bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari etika dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan program kepatuhan di setiap perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sektor industri, peraturan pemerintah terkait, tekanan publik dan kesadaran perusahaan,” jelas Ifan.

Mengamini Ketua KPPU, Menteri BUMN meyakini dengan comply terhadap persaingan usaha yang sehat, transparansi dan konsolidasi BUMN akan semakin baik, dalam pemenuhan tujuan yang sama untuk Indonesia.

“Saya minta catat BUMN yang belum mengikuti program kepatuhan persaingan usaha di KPPU, kita dorong semua comply,” kata Erick.

Melalui sinergi yang baik ini, KPPU berharap ke depannya Kementerian BUMN mampu menjadi katalisator bagi holding BUMN di Indonesia guna memastikan kepatuhan terhadap UU 5/1999 dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Upaya kepatuhan persaingan usaha bagi BUMN ini penting, khususnya untuk menghadapi holding dan sinergi BUMN, serta menjaga proses pengadaan barang/jasa di BUMN yang kompetitif.  

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengungkapkan bahwa hasil produk ikan Indonesia sulit masuk pasar Eropa. Hal ini pun membuat pengusaha kesulitan untuk mengekspor hasil ikan mereka dan berharap hambatan ini segera selesai. Tidak tinggal diam, KKP terus melakukan beragam upaya untuk bisa menyelesaikan hal ini.

“Saat ini sudah ada progress, kita sudah bisa menyelesaikan dan tindak lanjuti,” ungkap Ishartini kepada CNBC Indonesia dalam acara IMFBF 2024: Blue Food Competent Authority Dialogue di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ishartini menyebutkan akan segera menyelesaikan persoalan ini dan segera melakukan pertemuan bilateral dan mengkomunikasikan. Lebih rinci, dia menyebut akan mencari solusi dan memetakan jika memerlukan bantuan negara lain untuk masuk ke pasar Eropa.

“Kami setelah ini juga akan tetap melakukan bilateral meeting dengan mereka yang kompeten dan untuk bisa mengkomunikasikan permasalahannya dan apakah Indonesia bisa menyelesaikan sendiri? Apakah butuh bantuan dari negara lain dan sebagainya, itu yang kita komunikasikan,” rinci Ishartini.

Selain menyelesaikan hambatan dalam ekspor, saat ini KKP terus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan ikan tuna sebagai komoditas utama perikanan nasional. Melalui inovasi teknologi budidaya tuna atau tuna farming, pemerintah bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Tuna Farming sudah dilakukan di banyak negara maju, misalnya Australia hingga beberapa negara Eropa khususnya Turki.

“Salah satu komoditas tuna yang sangat tinggi nilainya tuna lakukan dengan cara tuna farming kita mulai di Indonesia. Australia sudah itu, Eropa sudah, Indonesia sudah mulai,” kata Trenggono dalam kesempatan yang sama.

Trenggono mengatakan KKP sudah memiliki 4 lokasi untuk pengembangan budidaya tuna di Indonesia. Dia pun ingin mengundang investor untuk pengembangan tuna farming di Indonesia.

“Kita mulai dari tuna farming ada 4 lokasi kita undang investor investasi di tuna farming,” ucapnya.

Trenggono bilang inovasi seperti ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan. Dia memastikan budidaya ini dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan nelayan tradisional agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang sektor perikanan.

“Ke depannya tidak ada penangkapan tapi lewat budidaya itu harapan kita,” sebutnya.

Adapun model budidaya tuna dilakukan dengan teknologi keramba jaring apung, yang telah sukses diterapkan di negara seperti Turki. Model ini melibatkan penangkapan tuna kecil di alam untuk kemudian dibesarkan hingga ukuran matang di keramba apung.

Nasib seseorang tidak ada yang tahu. Salah satu keluarga terkaya di Indonesia, ternyata kisahnya berawal dari berjualan kue keliling.

Bermula pada 27 Februari 1921, seorang bayi bernama Oei Ek Tjhong lahir di China. Oei Ek Tjhong kemudian menghabiskan waktu di Negeri Tirai Bambu selama 9 tahun sebelum akhirnya pindah ke Indonesia, tepatnya Makassar, Sulawesi Selatan bersama ibunya. 

Pria inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja. Namun siapa sangka sebelum memiliki konlomerasi bisnis, Eka sempat berjualan kue keliling saat remaja. 

Saat masih bocah 15 tahun, dia sudah berwirausaha menjajakan kue dan permen. Tanpa segan, dia berjualan dengan cara mengendarai sepeda di penjuru kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Eka Tjipta Widjaja hanya lulusan sekolah dasar, namun justru hal itu yang menjadi pelecut semangat usahanya. Alhasil, di usia matangnya dia menjadi sosok berpengaruh di Indonesia.

Perusahaan yang dia dirikan, Sinar Mas menaungi sejumlah usaha dengan nilai korporasi dan sejarah yang sama, namun masing-masing dari mereka independen dengan manajemen tersendiri.

Sinar Mas tercatat memiliki bisnis yang bergerak di sektor pulp dan kertas, agribisnis dan makanan, pengembang dan real estate, jasa keuangan, telekomunikasi dan data, serta energi dan infrastruktur. Belakangan, Sinar Mas juga memasuki pula ranah bisnis digital ventures.

Oleh karena itu tidak heran Widjaja menjadi salah keluarga terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Forbes 2023, keluarga Widjaja memiliki total kekayaan US$10,8 miliar atau sekitar Rp171,31 triliun (kurs Rp15.861) dan berada di urutan ke-4 dalam Daftar 50 Orang Terkaya 2023. 

Sebagai informasi Eka Tjipta Widjaja tutup usia pada 26 Januari 2019 pada usia 98 tahun. Dia meninggalkan nilai-nilai luhur di Sinar Mas seperi integritas, sikap positif, berkomitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyal. Sebuah warisan sekaligus wasiat bagi para penerusnya kini hingga masa depan.