Pembalap Red Bull Max Verstappen melaju melintasi garis finis saat memenangi balapan F1 GP Belanda di Circuit Zandvoort, Zandvoort, (27/8/2023). Max Verstappen berhasil menjadi juara diikuti peringkat kedua pembalap Aston Martin Fernando Alonso (kiri) dan peringkat ketiga pembalap Alpine Pierre Gasly. ANTARA FOTO/REUTERS/Yves Herman/aww.
GP Belanda kembali masuk dalam kalender balapan Formula 1 sejak 2021 sekaligus bertepatan dengan munculnya jawara pembalap asal Belanda, Max Verstappen.
“Saya sangat berterima kasih atas pekerjaan yang telah dilakukan tim di Grand Prix Belanda dalam beberapa tahun terakhir,” kata Presiden dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali dalam keterangan resmi F1, Rabu.
“Mereka meningkatkan standar untuk Grand Prix Eropa dalam hal tontonan dan hiburan, mendukung pengembangan bakat muda dengan menyelenggarakan F2, F3, dan seri F1 ACADEMY kami,” imbuh Stefano Domenicali.
GP Belanda akan masuk dalam kalender balapan Formula 1 2025 pada 29 hingga 31 Agustus.
Nantinya memasuki musim 2026, GP Belanda akan menyajikan sprint race perdana dan jadwal akan diumumkan pada tahun depan.
“Grand Prix Belanda adalah hasil kolaborasi unik antara SportVibes, TIG Sports, dan Sirkuit Zandvoort yang berbagi ambisi untuk membawa balapan kembali ke Belanda. Apa yang telah kami capai sejauh ini tidak diragukan lagi merupakan kesuksesan besar,” kata Direktur GP Belanda Robert van Overdijk.
“Sementara pengumuman hari ini menandakan akhir dari era monumental, kami yakin ada lebih banyak lagi yang dinantikan oleh para penggemar di Grand Prix Belanda pada 2025 dan 2026, termasuk Sprint pada 2026,” imbuh Robert van Overdijk. https://asiasports.id
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar bersama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3) Elin Herlina dan sejumlah jajaran pemimpin BPOM melakukan kunjungan ke fasilitas produksi PT Sugizindo, salah satu unit dari Danone Group yang berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut bahwa kolaborasi penting guna memastikan produk yang dihasilkan oleh industri pangan, termasuk oleh usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebut bahwa UMKM merupakan bagian penting sektor pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 39,66 persen dari total unit usaha di Indonesia berada di sektor pangan, dengan 99,51 persen diantaranya adalah UMKM.
Taruna menjelaskan pihaknya diberi amanat untuk menentukan dan memastikan produk yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar keamanan dan gizi yang tepat. Dia juga berusaha menggali potensi kolaborasi dengan industri dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan program pemerintah.
Dia mencontohkan dalam kunjungannya ke fasilitas produksi PT Sugizindo, salah satu unit dari Danone Group yang berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, dia melihat proses produksi pangan keperluan gizi khusus (PKGK).
Menurutnya, PT Sugizindo memiliki fasilitas produksi yang cukup lengkap dalam memproduksi PKGK, juga base powder yang digunakan dalam pembuatan susu formula, serta produk ritel yang siap dipasarkan.
Dengan aset dan kapasitas seperti itu, dia berharap agar perusahaan tersebut dapat memperluas cakupan UMKM binaannya agar kualitas produk UMKM bisa turut naik, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan serta pemenuhan gizi nasional.
Menurutnya, selain dapat memenuhi ketahanan pangan, dukungan itu juga dapat memberi dampak baik bagi perekonomian.
Selain itu, katanya, BPOM mendorong agar produk susu formula yang diproduksi oleh industri dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan harga terjangkau dan tetap sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ketat. “Industri PKGK termasuk industri yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, penjaminan keamanan pangan yang dipersyaratkan cukup ketat. Kami mengapresiasi PT Sugizindo yang telah menerapkan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan (PMR) sejak 2015 dan terus memperbarui komitmennya hingga 2026. Keamanan pangan harus menjadi prioritas dan kami mendorong industri untuk terus menjaga konsistensinya,” ujarnya. https://blog-terkini.my.id
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meninjau kesiapan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan keputusan penurunan harga tiket pesawat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan
“Kunjungan hari ini untuk memastikan keputusan penurunan harga tiket pesawat benar-benar terealisasi. Tadi saya bersama Direksi Garuda, Citilink, dan Pelita Air ngecek harga tiket, ternyata benar turun,” kata Erick di Tangerang, Banten, Rabu.
Dia menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam merencanakan perjalanan.
Menurutnya, kebiasaan membeli tiket di menit-menit terakhir menjadi penyebab kenaikan harga tiket yang sering dikeluhkan.
Lebih lanjut, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, kapasitas bandara tidak akan cukup tanpa perencanaan yang sistematis.
Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun peta jalan lima tahun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa liburan seperti Natal, Tahun baru dan Lebaran.
Dengan langkah tersebut, Erick berharap peningkatan layanan dan penurunan harga tiket dapat mendukung kenyamanan masyarakat selama periode liburan akhir tahun, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia.
Erick juga mengimbau masyarakat perlu mulai merencanakan perjalanan jauh-jauh hari, seperti yang lazim dilakukan di negara lain.
“Kalau di luar negeri, orang sudah booking tiket dan hotel jauh-jauh hari. Tidak bisa lagi mendadak. Ketika dadakan, harga tiket pasti mahal,” ucapnya.
Erick melakukan peninjauan terhadap kesiapan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari ini, sebagai upaya menghadapi lonjakan penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam kunjungan tersebut, Erick menegaskan pentingnya implementasi persiapan yang matang demi kelancaran mobilitas masyarakat.
“Kemarin di rapat kabinet, Bapak Presiden ingin memastikan implementasi persiapan angkutan untuk Nataru ini berjalan. Hari ini, bersama Direksi Garuda, Citilink, Pelita Air, Patra Niaga, InJourney, dan Wamen BUMN Dony Oskaria, kami ingin memastikan bahwa Nataru berjalan dengan baik,” katanya.
Erick memaparkan, Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 170 ribu penumpang per hari selama puncak Nataru, naik dari rata-rata 150 ribu penumpang harian.
O
leh karena itu, ia menekankan pentingnya penataan sirkulasi penumpang dan kendaraan seperti yang telah dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. https://vip138go.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
Menteri Koordinator BidangPerekonomian Airlangga Hartarto menilai, penetapan darurat militer (martial law) di Korea Selatan pada Selasa malam (3/12) menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.
“Jadi banyak negara yang saat ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN, dan transisi (pemerintahan) yang mulus ada di Indonesia. Kalau kita lihat tadi malam sempat tegang sedikit dengan apa yang terjadi di Korea Selatan yang sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 anggota kongres, dan ini mungkin destabilisasi di kawasan Korea belum selesai,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.
Deklarasi darurat militer di Korea Selatan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih menarik di tengah ketidakpastian global, khususnya di wilayah Asia.
“Inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,” ucapnya.
Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.
Dalam pidatonya, Airlangga menilai para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dikarenakan peluang hilirisasi di sektor energi terbarukan sebagai salah satu fokus utama Indonesia dalam menarik investasi.
Salah satu yang sedang didorong adalah pengembangan industri kaca apung (floating glass) yang berbasis pasir silika, bahan yang dikenal memiliki kualitas baik di Indonesia.
“Dari floating glass, dia akan menjadi glass untuk solar panel dan juga akan bisa didorong untuk membuat semikonduktor kedepannya. Nah ini juga yang menjadi kekuatan karena pasir silika kita dikenal cukup baik, dan investasinya ada 1-2 yang sudah siap untuk mengembangkan industri kaca,” jelasnya.
Ia menyebut aliran investasi sudah mulai terlihat, dengan beberapa investor berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Gresik. Pengembangan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat energi tenaga surya.
Selain itu, tenaga surya yang memerlukan baterai sebagai baseload akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral kritis (critical minerals).
“Indonesia diberkahi dengan adanya geothermal, dengan adanya hydropower, dengan adanya ocean thermal atau dari ombak di bawah laut,” terang Menko Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti adanya komitmen investasi jumbo dari perusahaan multinasional dalam mendukung target emisi nol bersih (net zero emission) 2060.
Ia membeberkan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris, British Petroleum (BP) telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi sebesar 7,5 miliar dolar AS guna pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage(CCUS).
“Perusahaan ExxonMobil juga berencana menginvestasikan hingga 15 miliar dolar AS,” ungkap Airlangga. https://blog-service.xyz
Amran menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 2 juta ton, jumlah terbesar yang pernah dicatat dalam lima tahun terakhir.
“Stok kita saat ini merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir. Sesuai laporan Bulog dalam Rapat Terbatas (Ratas), kita memiliki 2 juta ton stok beras di Bulog,” ungkap Amran di hadapan para anggota dewan.
Amran juga menguraikan strategi pemerintah yang berfokus pada swasembada pangan di setiap provinsi untuk menekan biaya logistik dan menurunkan inflasi. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras di wilayah Papua, khususnya Merauke, melalui produksi lokal yang signifikan.
“Dulu di Merauke, harga beras mahal. Sekarang, dengan adanya 40.000 (hektare) kemarin, harga di sana sudah turun menjadi Rp9.000-Rp12.000 per kilogram,” ucapnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga merancang cadangan beras nasional yang terpusat di wilayah-wilayah strategis seperti Merauke untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Bahkan, menurutnya, dengan produksi di lumbung pangan Merauke seluas 1 juta hektare itu bisa membawa Indonesia kepada swasembada pangan beras selama 10-20 tahun ke depan.
“Sekarang bagaimana ada cadangan nasional di Merauke. Ini visioner. Kalau ini 1 juta hektare (lumbung pangan) jadi, kita tidak akan kekurangan beras 10-20 tahun,” pungkas Amran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi di tahun 2025 nanti. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2023 dan 2024, di mana RI mengimpor beras secara besar-besaran, yaitu 3,06 juta ton dan 3,63 juta ton. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
“Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya, tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi,” kata Prabowo.
“Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nassional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan menteri BUMN terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina,” tambahnya.
Prabowo juga menuturkan bagaimana Indonesia mampu mengatasi musim kering, mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik, ujarnya, berpengaruh dengan masalah pangan.
“Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali karena itu terima kasih, Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini,” ucap Prabowo.
“Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” imbuhnya.
Prabowo juga menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memantau dan telah mampu mengendalikan inflasi.
Adapun upah di tahun ini ditetapkan 6,5%. Angka tersebut didapat dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.
Sebelum ini, pemerintah menetapkan besaran upah minimum berdasarkan rumusan yang ada di PP No 51 Tahun 2023. Dalam aturan itu, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Adapun rumus formula perhitungan upah minimum yakni sebagai berikut: UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α)
Sedangkan sebelum PP No 51 Tahun 2023, sistem pengupahan diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Rumus yang dipakai juga berbeda yaitu memperhitungkan batas atas dan bawah upah minimum. Dengan formula:
Rumus batas atas:
Batas atas UM(t)= (Rata – rata konsumsi per kapita(t) x Rata – rata banyaknya ART(t))/ Rata – rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga(t)
Rumus batas bawah:
Batas bawah UM(t)= Batas atas UM(t)x 50%
Rumus Upah Minimum yang akan ditetapkan, sebagai berikut:
Sedangkan sebelumnya juga ada PP Nomor 78 Tahun 2015 dimana upah minimum dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan formula: UMn = UMt + {UMt x (Inflasi + % ∆ PDBt)}. Sebelum itu, upah minimum dihitung berdasarkan item kebutuhan hidup layak (KHL).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan harusnya pemerintah punya hitungan tetap upah minimum.
“Dari dulu kita berharap supaya ada sistem pengupahan yang baku yang tidak memerlukan reaksi, demonstrasi dan penolakan,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/1/2024).
Elly mengusulkan sistem pengupahan yang diharapkan oleh buruh dan dianggap ideal adalah pelaksanaan Struktur dan Skala Upah (SUSU). Di mana kenaikan gaji tidak hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan jabatan, keterampilan, dan masa kerja.
“Karena upah minimum adalah bagi mereka yang newcomer, atau pekerja dengan masa kerja 12 bulan ke bawah, selanjutnya yang diatas satu tahun mengikuti Struktur dan Skala Upah (SUSU), kenaikan upah didasarkan atas jabatan, skill dan lama bekerja,” bebernya.
Menurut dia, pelaksanaan SUSU sebenarnya sudah menjadi formula kenaikan upah yang ideal. Namun, penerapan SUSU dinilai belum optimal karena regulasinya lemah, tidak mengikat, dan minim pengawasan.
“Kalau SUSU diterapkan dengan sanksi yang jelas dan pengawasan yang ketat, sistem ini akan lebih adil,” tambah Elly.
Lebih lanjut, terkait formula yang digunakan saat ini, Elly menilai formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi cukup ideal, tetapi perlu penyesuaian antarprovinsi. Hal ini sejalan karena setiap Provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda.
“Jadi tidak bisa disamakan begitu saja,” jelasnya.
Untuk mengurangi dampak kenaikan upah terhadap pengusaha, Elly menyarankan pemerintah memberikan subsidi upah kepada perusahaan yang benar-benar tidak mampu memenuhi kenaikan 6,5%. Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, menjadi kunci dalam memperbaiki sistem pengupahan di masa depan.
“Mengenai penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang mungkin membuat pengusaha terganggu, maka sebaiknya Pemerintah hadir untuk Bantuan Subsidi Upah bagi Perusahaan yang memang benar-benar tidak mampu kenaikan 6,5%,” pungkasnya.
Lain lagi dengan Elly, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpendapat perubahan regulasi pengupahan di Indonesia disebabkan karena kepentingan pengusaha.
“Peraturan yang berubah-ubah adalah permintaan Apindo Kadin ke Menko Perekonomian dan Menaker semenjak PP No. 78 Tahun 2015 dan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” sebutnya.
Dia pun memberikan rekomendasi agar Indonesia punya pakem dalam perhitungan upah minimum. Menurutnya pemerintah ikuti saja sesuai Konvensi ILO Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum.
Menurutnya, Konvensi ILO Nomor 131 mengatur mekanisme penetapan upah minimum berdasarkan dua parameter utama, yaitu standar living cost suatu negara, di Indonesia disebut KHL (Kebutuhan Hidup Layak) atau angka makro ekonomi nasional yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, KHL, yang di Indonesia dikenal sebagai kebutuhan hidup layak.
“Nah Bapak Presiden Prabowo justru sedang menegakkan aturan keputusan MK dan konvensi internasional ILO tentang upah,” ungkap Said Iqbal dihubungi terpisah.
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi di tahun 2025 nanti. Kondisi ini berbalik dibanding tahun 2023 dan 2024, di mana RI mengimpor beras secara besar-besaran, yaitu 3,06 juta ton dan 3,63 juta ton. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
“Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya, tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi,” kata Prabowo.
“Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nassional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan menteri BUMN terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina,” tambahnya.
Dia menuturkan bagaimana Indonesia mampu mengatasi musim kering, mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik, ujarnya, berpengaruh dengan masalah pangan.
“Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali karena itu terima kasih, Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini,” ucap Prabowo.
“Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” imbuhnya.
Prabowo juga menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memantau dan telah mampu mengendalikan inflasi.
“Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka sebenarnya PPN yang terbeban pada konsumen akhir itu sebesar 19,8%,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/12/2024).
“Karena rantai nilai tekstil itu panjang di mana setiap pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh setiap subsektor akan dibebankan pada harga barang,” lanjut Ardiman.
Padahal, imbuh dia, saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang menurun.
“Kenaikan PPN ini akan berimbas pada turunnya konsumsi tekstil masyarakat. Sehingga, tujuan pemerintah untuk menerima pemasukan yang lebih besar justru menjadi kontra produktif. Karena turunnya konsumsi tekstil masyarakat akan mengakibatkan turunnya penjualan industri tekstil,” tukasnya.
“Jika PPN dinaikkan menjadi 12% maka beban konsumen akhir menjadi 21,6% dari harga barang sebenarnya,” ujar Ardiman.
Karenanya, cetus Ardiman, sebaiknya pemerintah fokus memberantas impor ilegal yang membanjiri pasar domestik.
“Kalau kita hitung dari data selisih perdagangan TPT di TradeMap, dalam 5 tahun terakhir diperkirakan penerimaan negara hilang Rp46 triliun. Karena ada gap perdagangan US$7,2 miliar atau sekitar Rp106 triliun nilai barang yang tidak bayar Bea Masuk, PPN dan PPh,” ungkapnya.
“Asal impor ilegal diberantas, penerimaan negara dari TPT akan naik Rp9 triliun per tahun tanpa harus menaikkan PPN,” ucapnya.
Tak hanya itu, tambah dia, pemberantasan importasi ilegal juga akan menggairahkan kembali bisnis produksi TPT di Tanah Air.
“Sehingga pabrik-pabrik tekstil akan meningkatkan utilisasi produksinya, kembali beroperasi dan menyerap tenaga kerja hingga mempekerjakan tambahan karyawan,” ucapnya.
“Masyarakat yang bekerja dan berpenghasilan secara otomatis akan meningkatkan daya beli dan konsumsi. Nah di sini baru pemerintah akan mendapatkan imbasnya di PPN,” pungkas Ardiman.
Saat ini pelaku usaha, termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) ramai-ramai memprotes rencana pemerintah memberlakukan PPN naik jadi 12% di tahun 2025 nanti. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, kebijakan itu hampir pasti diundur atau ditunda.
Dengan PPN 11% yang saat ini berlaku, konsumen harus membayar efek berantai PPN itu menjadi total 19% lebih atau hampir 20%.
Kendati begitu, harga BBM jenis Solar Subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Patokannya masih Rp 6.800/liter. Patokan harga itu jauh lebih rendah ketimbang harga keekonomiannya. Hal ini diungkap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa saat lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan harga BBM Solar Subsidi saat ini masih dibanderol sebesar Rp 6.800 per liter.
Padahal harga BBM Solar non-subsidi seperti Dexlite harganya telah berada di atas 10 ribu per liter. Terbaru, harga Dexlite yang dijual Pertamina dipatok Rp 13.050/liter.
“Jadi Subsidi Solar itu tidak sampai terhadap angka keekonomiannya Solar. Subsidinya kan hanya 1.000/liter sekarang Rp 6.800/liter. Kan harga solar bukan Rp 7.800/liter. Lihat aja misalkan dexlite lain, itu kan angkanya di Rp 13-14 ribu per liter. Nah sisanya itulah yang disebut kompensasi,” kata dia beberapa waktu yang lalu.
Berikut daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR Per 1 November 2024:
BBM Pertamina DKI Jakarta:
Biosolar: Rp 6.800 per liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.500 per liter
Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.150 per liter
Dexlite: Rp 13.050 per liter
Pertamina DEX: Rp 13.440 per liter.
BBM Shell
Shell Super: Rp 12.290 per liter
Shell V-Power: Rp 13.310 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp 13.510 per liter (kecuali di Jawa Timur)
Shell Diesel Extra: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)
Shell V-Power Nitro:+ Rp 13.540 per liter (kecuali di Jawa Timur)
BBM BP-AKR:
BP Ultimate: Rp 13.310 per liter
BP 92: Rp 12.290 per liter
BP diesel: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)
BP Ultimate Diesel: Rp 13.510 per liter (Jabodetabek).
Menanggapi mundurnya NewJeans, ADOR menyebut bahwa kontrak grup tersebut tetap berlaku hingga 31 Juli 2029. ADOR, sub-label HYBE, mengatakan akan terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai agensi manajemen untuk NewJeans, termasuk rencana untuk acara temu penggemar pada Maret, perilisan album baru untuk pertengahan 2025, dan tur dunia di paruh kedua.
Meski demikian, NewJeans tetep bersikukuh untuk meninggalkan agensi yang telah melahirkan mereka sebagai salah satu bintang Kpop ternama saat ini.
Mengutip laporan Korea Times, anggota NewJeans pada Jumat (29/11) sore menegaskan kembali keputusan mereka untuk meninggalkan ADOR, dengan alasan dugaan pelanggaran ketentuan kontrak oleh agensi tersebut.
“Kami berlima dengan ini memberi tahu ADOR tentang pemutusan kontrak kami, karena agensi telah melanggar ketentuan kontrak dan gagal mengatasi masalah dalam jangka waktu yang diberikan,” kata grup tersebut dalam sebuah pernyataan.
“Kami telah menandatangani dokumen pemutusan kontrak, yang dikirimkan ke kantor ADOR pada 29 November 2024, dan berlaku segera. Pada tanggal tersebut, kontrak tersebut batal demi hukum.”
Dua minggu lalu, NewJeans mengirimkan surat perintah hukum kepada HYBE yang berisi daftar tuntutan, termasuk mengembalikan mantan CEO ADOR Min Hee-jin, dan jika gagal dipenuhi, para anggota grup mengancam akan mengakhiri kontrak mereka.
Media Korea Selatan JoongAng Ilbo juga melaporkan bahwa daftar tuntutan tersebut termasuk menangani laporan internal HYBE yang mengatakan akan menyingkirkan NewJeans dan memulai grup baru.
Salah satu anggota NewJeans, Hanni mengatakan bahwa ada perlakuan buruk yang tidak hanya menimpa anggota NewJeans, tetapi juga terhadap staf mereka.
Hanni sendiri telah bersaksi di parlemen Korea Selatan pada Oktober. Pada saat itu, dia mengklaim mengalami pelecehan di label tersebut.
“Ini bukanlah jenis etos kerja yang kami harapkan, dan terus bekerja di bawah perusahaan tanpa niat melindungi NewJeans hanya akan merugikan kami,” katanya pada saat konferensi pers.
