ONLINEBLOG

Biasanya perbedaan kendaraan berbasis aplikasi akan ditetapkan berdasarkan kemacetan atau jam-jam sibuk. Uber menerapkan cara baru untuk menetapkan harga tarif pada aplikasinya.

Di India, Uber dilaporkan menggunakan harga yang berbeda berdasarkan model telepon penggunanya. Sejumlah laporan, baik dari media lokal dan keluhan di media sosial, pengguna iPhone dibebankan harga lebih mahal dari HP Android padahal untuk perjalanan yang sama.

Pemerintah setempat juga mengatakan hal serupa. Mereka menuduh Uber dan OLA, pemain ride hailing asal India, menggunakan harga yang berbeda untuk iPhone dan Android, dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025).

Menteri urusan konsumen India, Pralhadi Joshi mengungkapkan Badan Perlindungan Konsumen Pusat (CCPA) juga telah mengirimkan peringatan soal dugaan perbedaan harga tersebut.

Bulan lalu, dia menyebut perbedaan harga itu sebagai praktik perdagangan tidak adil. Para perusahaan juga telah mengabaikan hak-hak konsumen.

Joshi juga menambahkan akan meminta CCPA untuk menyelidiki apakah strategi serupa digunakan pada sektor. Misalnya pada layanan pengiriman makanan dan portal tiket online.

Namun juru bicara Uber membantah tuduhan tersebut. Raksasa transportasi online memastikan akan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami tidak menetapkan harga berdasarkan produsen telepon. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Otoritas Perlindungan Konsumen Pusat untuk menjelaskan kesalahpahaman,” jelas juru bicara perusahaan.

Alasan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh menteri, jajaran pimpinan lembaga, hingga para kepala daerah untuk memangkas belanja dengan total nilai Rp 306,69 triliun ialah untuk menjaga keberlanjutan APBN 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat menjelaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

“Untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran, maka belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang,” kata Deni, Kamis (23/1/2025).

Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, Inpres ini kata dia juga diarahkan untuk mempersiapkan APBN sebagai alat pemerintah untuk mewaspadai berbagai tantangan ke depan yang akan tidak menentu. Namun, ia tak menjelaskan risiko apa yang dihadapi pemerintah hingga harus menghemat anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) yang telah tertera dalam APBN 2025.

“Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” tuturnya.

Tujuan pengoptimalan anggaran ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk untuk melaksanakan subsidi dan program perlindungan sosial atau perlinsos upaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Deni menjelaskan, tahapan dalam melaksanakan instruksi ini ialah masing-masing pimpinan K/L akan mengidentifikasi dulu rencana efisiensi belanjanya.

Setelah diidentifikasi, disampaikan ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Lalu, anggaran belanja yang akan diefisiensikan dan telah disepakati mitra komisi di DPR itu diajukan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari.

“Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” tegas Deni.

Deni menegaskan, efisiensi ini tak perlu sampai membuat pemerintah harus mengajukan APBN Perubahan atau APBNP ke DPR. Sebab, pemerintah kata dia tidak mengubah postur belanja dalam APBN melainkan hanya memangkas belanja non prioritas di K/L dan TKD untuk ke pos anggaran lainnya.

“Karena ini tinggal kita mengefisienkan apa yang sudah ada, jadi kita tidak mengubah apapun. Ini hal positif, publik pasti mendukung, karena kita memang perlu mengefisienkan anggaran kita,” ucap Deni.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja yang ia perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp 306,69 triliun.

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun,” dikutip dari Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).

Penerbitan Inpres 1/2025 ini ia tujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota.

Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan bahwa para penerima instruksi tersebut diharuskan prabowo untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diktum kedua, dijelaskan detail total anggaran yang dipangkas senilai Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Detailnya ialah terdiri dari anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, dan TKD sebesar RP 50,59 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempertimbangkan hal tersebut. Penambahan anggaran akan sangat bergantung pada kondisi keseluruhan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruhnya,” ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025)

Sri Mulyani menyadari program MBG merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, perlu ada identifikasi lebih lanjut.

“Prioritas prioritas yang pak Presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi,” terang Sri Mulyani.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp 71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 – 17,5 juta penerima manfaat.

Namun ia menegaskan Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan ‘makan dari Pak Prabowo’.

Dalam waktu dekat, Samsung akan merilis HP lipat tiga, menurut rumor yang beredar. Sebuah laporan mengatakan peluncuran HP lipat tiga Samsung akan dilakukan tahun ini.

Laporan dari leaker Jukanlosreve mengungkap strategi ponsel lipat Samsung tahun ini. Dia mengutip video dari media Korea Selatan The Elec.

Dalam unggahannya, Jukanlosreve mengatakan akan ada ponsel lipat tiga di tahun ini bersama dengan ponsel lipat lain. Seperti biasanya, Samsung kembali merilis seri lipat dengan Galaxy Z yakni Fold 7 dan Flip 7 serta Z Flip FE pada 2025.

Menurut bocoran tersebut, produksi komponen untuk model lipat tiga dimulai kuartal II-2025. Kemungkinan akan diluncurkan pada kuartal III, dikutip dari Android Headlines, Selasa (25/1/2025).

Android Headlines mengungkapkan kemungkinan acara perilisan kedua perangkat Samsung, Unpacked, dilakukan pada Juli mendatang. Namun nampaknya perilisan itu bukan jadi ajang memamerkan HP lipat tiga. 

Laporan itu menuliskan kemungkinan ponsel ini akan diluncurkan setelah perilisan model lainnya.

Kabarnya Samsung menyiapkan 200 ribu unit untuk model ini. Sementara itu ukuran layarnya saat dibentangkan diperkirakan sekitar 9,9 inci hingga 10 inci.

Ukuran layar tersebut hampir sama dengan beberapa perangkat tablet, termasuk yang dikeluarkan Samsung melalui Galaxy Tab.

Namun belum ada informasi apapun soal spesifikasi maupun harga. Namun diperkirakan harganya tidak akan murah.

Kita baru bisa mengetahui informasi lengkapnya jika ponsel tiga ini memang benar-benar dirilis oleh Samsung.

map4d

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk membahas implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral.

Saat ditanya terkait waktu pertemuan, Hanif mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar pertemuan tersebut akan dilakukan mulai minggu ini.

“Segera, teman-teman dari BPLH sudah akan menjadwalkan segera saya ketemu Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati). Ya, mudah-mudahan minggu ini bisa ada waktu beliau,” ujar Hanif kepada wartawan, Senin, (20/1/2025).

Untuk membahas soal implementasi pajak karbon bersama Kementerian Keuangan tersebut, pihaknya telah menyiapkan laporan secara tertulis hasil tinjauan kegiatan sertifikasi karbon yang telah dilakukannya selama ini.

Ke depan, Hanif berharap pemberlakuan pajak karbon segera ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, hal ini akan mendorong transaksi karbon di Indonesia yang saat ini transaksinya masih rendah.

Ia menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pajak karbon sudah ada, dan untuk implementasinya akan segera dilakukan. “PP sudah ada, nanti akan kita komunikasikan, segara, segara segara. Ya, saya akan menghadap Ibu Menteri keuangan untuk diskusi,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah merinci soal penerapan pajak karbon di Indonesia, lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Dijelaskan dalam PP 50/2022, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Seperti diketahui, payung hukum pajak karbon tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kemudian mengenai skema dan aturan rincian pajak karbon diatur lewat PP 50/2022.

Negara-negara berkembang dinilai akan memiliki tantangan berat pada 25 tahun mendatang. Beban utang dan perubahan iklim menjadi tantangan utamanya.

“Sebagian besar kekuatan yang pernah membantu kebangkitan mereka telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul hambatan yang menakutkan: beban utang yang tinggi, pertumbuhan investasi dan produktivitas yang lemah, dan meningkatnya biaya perubahan iklim,” kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Grup Bank Dunia dikutip Minggu (19/1/2025).

Dia melihat dalam beberapa tahun mendatang, negara-negara berkembang akan membutuhkan ‘buku pedoman baru’ yang menekankan reformasi domestik untuk mempercepat investasi swasta, memperdalam hubungan perdagangan, dan mempromosikan penggunaan modal, bakat, dan energi yang lebih efisien.

Meski demikian, Bank Dunia menegaskan negara-negara berkembang lebih penting bagi ekonomi global dibandingkan pada awal abad ini.

“Mereka menyumbang sekitar 45% dari PDB global, naik dari 25% pada tahun 2000. Saling ketergantungan mereka juga telah tumbuh: lebih dari 40% ekspor barang mereka ditujukan ke negara-negara berkembang lainnya, dua kali lipat dari porsi pada tahun 2000,” ungkap laporan Bank Dunia.

Negara-negara berkembang juga telah menjadi sumber penting aliran modal global, remitansi, dan bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang lainnya: antara tahun 2019 dan 2023, mereka menyumbang 40% dari remitansi global-naik dari 30% pada dekade pertama abad ini.

Akibatnya, Bank Dunia melihat ekonomi-ekonomi ini sekarang memiliki pengaruh yang lebih besar pada pertumbuhan dan hasil pembangunan di negara-negara berkembang lainnya.

Misalnya, peningkatan 1 poin persentase dalam pertumbuhan PDB dari tiga negara berkembang terbesar-Tiongkok, India, dan Brasil-cenderung menghasilkan peningkatan PDB kumulatif hampir 2% di negara-negara berkembang lainnya setelah tiga tahun.

Namun, efek tersebut hanya sekitar setengah dari efek pertumbuhan di tiga negara ekonomi terbesar: Amerika Serikat, kawasan euro, dan Jepang. Singkatnya, kesejahteraan ekonomi negara berkembang masih sangat terkait dengan pertumbuhan di tiga negara maju besar.

M. Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Prospects Group, mengatakan di dunia yang dibentuk oleh ketidakpastian kebijakan dan ketegangan perdagangan, negara berkembang akan membutuhkan kebijakan yang berani dan berjangkauan luas untuk memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan untuk kerja sama lintas batas.

Awal yang baik adalah mengejar kemitraan perdagangan dan investasi strategis dengan pasar negara berkembang lainnya yang berkembang pesat. Memodernisasi infrastruktur transportasi dan menstandardisasi proses bea cukai merupakan langkah penting untuk memangkas biaya yang tidak perlu dan mendorong efisiensi perdagangan yang lebih besar.

“Akhirnya, kebijakan ekonomi makro yang baik di dalam negeri akan memperkuat kapasitas mereka untuk menavigasi ketidakpastian prospek global,” ungkapnya.

Saat membuka ATM bank yang baru ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah saldo minimum.

Biasanya, saldo minimal tiap jenis ATM berbeda-beda. Saldo tersebut berfungsi sebagai pengaman jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening dan akan digunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi.

Jika saldo di ATM sudah menyentuh saldo minimal bank, maka nasabah tidak akan bisa menarik uang tersebut. Untuk itu, penting bagi para nasabah mencatat minimal saldo dari produk-produk tabungan bank sebelum memilih dan menggunakannya.

Masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda untuk menetapkan minimum saldo di ATM nasabah. Bahkan, tiap jenis tabungan di satu bank saja bisa memiliki batas minimal saldo yang berbeda.

Beberapa bank menggunakan sisa saldo tersebut sebagai biaya penutupan rekening tabungan yang tidak aktif. Ada juga bank yang menggunakannya agar menjaga rekening tabungan nasabah tetap aktif.

Berikut ketentuan saldo minimal big bank RI:

BCA

-TabunganKu: Rp 20.000

-Simpanan Pelajar: Rp5.000

-Tahapan Xpresi: Rp10.000

-Tahapan: Rp50.000

-Tapres: Rp5.000.000

-BCA Dollar: US$100 atau S$200

Bank Mandiri

-Tabungan Rupiah: Rp 100.000

-Tabungan NOW: Rp 25.000

-Tabungan Payroll: Rp 10.000

-TabunganKu: Rp 20.000

-Tabungan TKI: Rp 10.000

-Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

-Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

-Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel): Rp 5.000

BNI

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000

BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS)

BNI Taplus Muda: Tidak dikenakan saldo mengendap

BNI Pandai: Tidak dibatasi

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis: Rp 50.000

BritAma Pro: Rp50.000

BritAma X: Rp50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 20.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Pemerintah Indonesia memperkirakan penyebab seringnya orang super kaya di Indonesia lebih memilih belanja di luar negeri ketimbang di tanah air. Salah satunya ialah barang-barang mewah yang menjadi objek konsumsinya lebih murah di negara tujuan ketimbang di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu faktornya ialah beban pungutan untuk barang-barang objek konsumsi orang kaya di Indonesia lebih banyak terkena berbagai pungutan, mulai dari bea masuk, pajak penghasilan (PPh), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Katakanlah untuk barang-barang yang masuk di mal kan kena bea masuk 25%. Kemudian kena PPh, kemudian kena PPN,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat malam (17/1/2025).

“Jadi dibandingkan misalnya dengan Singapura, nah itu kan enggak ada, jadi secara otomatis barang di kita itu lebih mahal daripada di tempat lain,” ungkapnya.

Airlangga memperkirakan, potensi transaksi orang super kaya atau tier 1 yang berbelanja di luar negeri itu sekitar US$ 2.000 per orang, atau setara Rp 32,79 juta. Maka, bila 10 juta orang kaya yang kerap belanja di luar itu mengeluarkan kocek dalam satu kesempatan, bisa membuat potensi transaksi di dalam negeri hilang lebih dari Rp 324-327,9 triliun.

“Kita hitung kalau belanja itu katakanlah yang paling konservatif US$ 2 ribu dolar ya. Jadi itu kira-kira Rp 324 triliun,” ungkap Airlangga.

“Kalau kita lihat kan orang kita ke luar negeri itu hampir sekitar 10 juta berdasarkan data dari BPS,” tegasnya.

PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) membidik potensi bisnis ekosistem game lokal, usai pihaknya menutup layanan jual-beli produk fisik di e-commerce-nya.

Direktur & CEO BukaFinancial dan Commerce Bukalapak Victor Putra Lesmana, menyampaikan bisnis game dan investasi sudah masuk ke dalam 2 segmen perusahaan yaitu segmen digital dan segmen marketplace. Pengembangan cakupan bisnis ini pun telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

Adapun saat ini perusahaan memiliki dua brand gaming di platformnya, yaitu Itemku dan Lapak Gaming. Layanan ini ditujukan untuk konsumen (B2C), namun juga tersedia untuk kebutuhan bisnis (B2B).

“Kalau kita lihat bahwa ekosistem gaming Bukalapak terus berkembang dengan menggunakan bisnis model-model yang juga berbeda-beda di segmen. Apalagi model B2C atau business to consumer juga B2B, Business to business dan C2C consumer to consumer. Dan itu dilakukan melalui platform kami yaitu platform itemku dan Lapak Gaming,” jelasnya dalam public expose, Kamis, (16/1/2025).

Selain itu, layanan top up game turut menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar perusahaan, selain produk fisik pada layanan e-commerce.

Untuk ke depannya, Bukalapak fokus untuk mengembangkan layanan di produk gaming, tak hanya dengan menambah jumlah game yang tersedia di dalam platform namun juga dengan mengembangkan ekosistem gamingnya.

Salah satu langkahnya adalah dengan bekerjasama secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pengembang game lokal, pemain yang ada di industri hingga pemerintah.

Senada dengan Victor, Direktur Utama sekaligus CEO Bukalapak, Willix Halim, menjelaskan bahwa perusahaan telah memperkuat fokus bisnisnya pada pengembangan layanan produk virtual, gaming, investasi, dan Mitra Bukalapak.

“Pada Oktober 2024, BUKA telah mengumumkan strategi jangka panjang yang mencakup restrukturisasi usaha dan fokus pada bisnis produk virtual, gaming, investasi, retail, serta Mitra Bukalapak,” tuturnya.

Sebelumnya, manajemen menyampaikan, segmentasi bisnis BUKA saat ini 40-50% merupakan online to offline (O2O), yakni Platform yang dirancang BUKA untuk membantu UMKM, seperti warung, untuk mengembangkan bisnis dengan menyediakan layanan digital untuk end customer (“B2B2C”). Sementara 40-60% adalah marketplace, yaitu Layanan digital, retail dan marketplace yang terdiri dari beberapa platform dan brand yang ditawarkan langsung kepada end customer (“C2C dan B2C”).

Manajemen mengaku sudah mengumumkan perubahan bisnis pada akhir Oktober 2024. PT BUKALAPAK COM Tbk (BUKA) mengumumkan kepada masyarakat terkait rencana perubahan strategi usaha jangka panjangnya untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia kini hanya sebesar 24,06 juta orang, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024, yang dirilis pada 15 Januari 2025.

Jumlah masyarakat miskin yang setara 8,57% dari total pendidik Indonesia itu turun bila dibandingkan catatan pada Maret 2024 yang sebanyak 25,22 juta orang miskin dengan persentase sebesar 9,03% dari total penduduk di Indonesia.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, profil masyarakat miskin ini mayoritas terdiri dari keluarga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan informal.

“Jadi terdapat 47,34% rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya ini bekerja di sektor pertanian. Kemudian kalau kita lihat dari segi sektor informal dan formal, maka persentase rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di informal 61,34%,” kata Amalia saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Selain bekerja di sektor pertanian dengan status kerja informal, para kepala rumah tangga miskin ini menurut catatan BPS mayoritas tidak menempuh pendidikan yang tinggi, melainkan hanya sebatas menyelesaikan jenjang pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar atau SD.

“Jadi kalau kita lihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangganya maka sebagian besar kepala rumah tangga miskin berpendidikan rendah, yaitu tamat SD atau tidak tamat SD dan ini porsinya sebesar 64,15%,” ucap Amalia.

“Dari gambaran ini, maka secara umum rumah tangga miskin di Indonesia didominasi mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian dan status pekerjaannya informal serta pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan.

Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin itu naik sebesar 0,62% dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp 2.786.415,00/bulan.