Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/jilvbxuw/dj-undercover.com/wp-includes/functions.php on line 6131
Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/jilvbxuw/dj-undercover.com/wp-includes/functions.php on line 6131
Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/jilvbxuw/dj-undercover.com/wp-includes/functions.php on line 6131
Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/jilvbxuw/dj-undercover.com/wp-includes/functions.php on line 6131 ONLINEBLOG - Page 60 of 67 - MY BLOG
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas misalnya menerapkan sanksi denda senilai Rp 50 juta kepada para CPNS yang mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) tetapi mengundurkan diri, naik dari sanksi pada 2021 sebesar Rp 35 juta.
Ketentuan sanksi di lingkup seleksi CPNS Kementerian PPN/Bappenas itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor 001/PANSEL.ASN/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024. Sanksi itu termuat dalam poin 9 nomor 6 surat pengumuman.
“Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap akhir, dan/atau yang telah mendapatkan NIP tetapi mengundurkan diri dengan alasan apapun, dikenakan sanksi berupa wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp 50.000.000 yang disetorkan ke Kas Negara,” dikutip dari pengumuman seleksi CPNS Kementerian PPN/Bappenas, Senin (26/8/2024).
“Di samping itu, pelamar yang mengundurkan diri dikenakan sanksi lain berupa tidak dapat mendaftar pada seleksi penerimaan CASN untuk periode berikutnya,” sebagaimana tertulis dalam pengumuman.
Badan Intelijen Negara (BIN) juga menerapkan sanksi serupa, sebagaimana tertuang dalam surat Pengumuman Nomor Peng-01/VIII/2024. Pengenaan sanksi dalam surat itu mengacu pada Peraturan Kepala BIN Nomor 2 Tahun 2022.
Dalam Pengumuman itu, BIN menetapkan bahwa sanksi denda sebagai penerimaan negara bukan pajak dikenakan bagi pelamar yang dinyatakan lulus, kemudian mengundurkan diri sebesar Rp 50 juta. Lalu, bagi yang telah diangkat menjadi CPNS kemudian mengundurkan diri sanksi dendanya Rp 100 juta, dan bila telah diangkat menjadi CPNS serta telah mengikuti Diklat Intelijen Tingkat Dasar dan Diklat lainnya lalu mengundurkan diri kena denda Rp 200 juta.
Sanksi ini naik dua kali lipat dari yang ditetapkan dalam Pengumuman seleksi CPNS BIN Nomor : Peng-03/VI/2021. Saat itu bagi yang dinyatakan lulus namun mengundurkan diri dendanya Rp 25 juta, untuk yang telah diangkat menjadi CPNS dan mengundurkan diri kena denda Rp 50 juta, dan telah diangkat serta mengikuti diklat namun mengundurkan diri kena denda Rp 100 juta.
Untuk kementerian lain, yang tidak menerapkan sanksi denda di antaranya ialah Kementerian Keuangan. Dalam surat Pengumuman Nomor PENG-01/PANREK/2024 disebutkan bahwa apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk CPNS kemudian mengundurkan diri, dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
Sanksi serupa juga berlaku di proses seleksi CPNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam surat Pengumuman Nomor 01/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024.
“Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya,” dikutip dari pengumuman seleksi CPNS BKN.
Adalah reksa dana, instrumen investasi yang bukan merupakan objek pajak. Reksa dana sendiri adalah sebuah wadah investasi, ketika Anda berinvestasi dengan membeli reksa dana, maka Anda telah mempercayakan dana Anda untuk dikelola manajer investasi.
Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan pada poin i, “bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif,” adalah sesuatu yang dikecualikan dari objek pajak.
Meski demikian, hal ini tidak lantas membuat investor reksa dana tidak perlu melaporkan aset investasi yang satu ini di Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Reksa dana harus tetap dilaporkan secara rutin tiap tahunnya.
Alasan reksa dana bukan merupakan objek pajak adalah karena pajak transaksi maupun imbal hasil dari aset-aset underlying reksa dana, dibebankan ke manajer investasi. Namun biaya atas investasi ini umumnya adalah biaya transaksi pembelian maupun penjualan reksa dana, serta biaya materai.
Lantas bagaimana cara memilih reksa dana yang aman? Berikut pembahasannya.
Perhatikan dana kelolaan
Tidak perlu panik ketika melihat nilai aktiva bersih per unit penyertaan (NAB/UP) yang berfluktuasi, karena hal ini adalah efek naik dan turunnya nilai aset di portofolio reksa dana itu.
Adapun hal yang harus menjadi perhatian bagi Anda adalah besarnya dana kelolaan reksa dana yang ingin Anda beli.
Sayangnya, data mengenai dana kelolaan harus dicari secara manual lewat informasi yang ada di fund fact sheet (FFS) atau situs-situs Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).
Dana kelolaan atau asset under management (AUM) adalah hal yang semestinya Anda perhatikan, Dana kelolaan juga kerap mengalami fluktuasi dan tidak mencerminkan kinerja aset di reksa dana, namun nilai ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan investor terhadap reksa dana yang bersangkutan.
Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.23/POJK.04/2016 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka batasan minimal dana kelolaan sebuah reksadana ditetapkan Rp10 miliar.
Ketika dana kelolaan terus menurun, apalagi secara drastis maka Anda pun wajib mencurigai hal ini.
Baca fund fact sheet
Sederhananya, FFS adalah laporan produk reksa dana yang diterbitkan manajer investasi terkait kinerja produk reksa dana yang bersangkutan. Informasi ini diperbaharui secara rutin dan bisa diakses dengan mudah oleh para investor.
Ketika tidak tersedia FFS yang terkini, maka dari mana Anda bisa mengetahui perkembangan kinerja dari reksa dana tersebut?
Jika Anda menemui hal seperti ini, ada baiknya untuk langsung menghubungi pihak manajer investasi terkait produk reksa dana yang mereka terbitkan. Bisa jadi, FFS memang tidak tersedia lantaran reksa dana tersebut mau dibubarkan karena sudah tidak memenuhi ketentuan.
Hindari reksa dana dari manajer investasi nakal
Tidak sedikit kasus manajer investasi reksa dana yang kerap mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran adanya pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dan sayangnya, tidak ada pula pemeringkatan manajer investasi reksa dana berdasarkan kinerja investasi, kepercayaan, dan lain sebagainya.
Pertanyaan pun muncul, jika salah satu dari mereka menawarkan produk investasi dengan imbal hasil fantastis, apakah Anda masih tertarik untuk membelinya?
Sebisa mungkin, hindarilah produk-produk seperti itu dan pilihlah reksa dana yang diterbitkan oleh manajer investasi dengan reputasi baik.
Umumnya, penipuan lewat WhatsApp memanfaatkan file APK yang dikirim acak ke nomor HP orang lain. Tujuannya agar penerima chat mengklik dan men-download file, kemudian tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di HP-nya.
Cara pembobolan yang disebut sebagai phising ini serupa dengan kejahatan mengirim link lewat email. Penipu online berharap agar penerima email atau WhatsApp memberikan akses secara tak sadar sehingga HP atau akun finansial bisa diambil alih atau dibajak.
Untuk lebih lengkapnya, berikut sejumlah modus penipuan online di WhatsApp tahun ini:
1. Modus Kurir
Penipuan ini dilaporkan akun Instagram yakni mengungkapkan chat Telegram dengan seseorang yang mengaku berasal dari J&T. Penipu mengirimkan lampiran dengan nama file berbentuk apk dengan tulisan LIHAT Foto Paket’.
Mereka yang mengunduh file itu akan kehilangan uang yang disimpan di bank. Berbagai data termasuk keuangan yang bakal diambil oleh para pelaku.
2. File Undangan Nikah
Penipuan ini sempat jadi banyak perbincangan karena banyaknya pengguna WhatsApp yang mendapatkan. Mereka dikirimi file apk oleh orang yang tidak dikenal yakni sebuah undangan pernikahan.
File atau aplikasi dengan judul Surat Undangan Pernikahan Digital berukuran 6,6 mb. Para penipu mengajak korbannya membuka file untuk mengecek kebenaran file di dalamnya.
3. Surat Tilang Palsu
Sejumlah warganet juga mendapatkan dirinya dikirimi surat tilang palsu. Terdapat file apk berjudul ‘Surat Tilang-1.0 apk’ dalam chat tersebut.
“AWAS! Hati-hati terhadap penipuan menggunakan modus kirim surat tilang lewat WhatsApp seperti ini. Jangan sekali-kali mengklik/download file dgn ekstensi “.apk” dari orang tak dikenal di gadget anda,” kicau akun @MurtadhaOne1.
4. Catut MyTelkomsel
Penipuan di WhatsApp lainnya juga pernah ada yang menggunakan nama MyTelkomsel. Ini merupakan aplikasi milik operator Telkomsel.
Korban akan diminta klik file apk yang dikirimkan. Berikutnya mereka akan diminta memberikan izin akses pada sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.
5. Pengumuman dari Bank
Penipuan lain adalah membuat pengumuman yang seakan berasal dari bank. Isinya mengenai perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal.
Pengguna WhatsApp akan diberikan link untuk mengisi formulir. Link tersebut akan membuat data mereka dicuri para pelaku.
6. Undangan VCS
Modus lainnya adalah melakukan video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal. Mereka disebut akan memeras para korbannya.
Dihubungi beberapa waktu lalu, Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan modus ini memanfaatkan ketidaktahuan seseorang soal teknologi dan menjadikannya ancamannya. “Ini pada prinsipnya adalah pemerasan yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keamanan seseorang tentang teknologi,” kata dia.
“Kalau ragu dan diperas, hubungi teman yang mengerti dan minta bantuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kita mengerti, jangan main mengikuti ancaman saja,” paparnya.
7. Kuras rekening pakai kode QR
Metode lainnya yang sering digunakan adalah quishing, yaitu kombinasi dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka.
Saat memindai QR Code, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban.
Pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.
Wired menyebut, pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.
Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.
Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.
Cara Terhindar Quishing
Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.
Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya. Misalnya dengan menyertakan pernyataan, “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.
Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.
Jokowi menyebut nilai ekspor hilirisasi nikel di dalam negeri melejit berkali-kali lipat dari yang sebelumnya hanya Rp 33 triliun menjadi Rp 510 triliun.
“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 miliar nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun,” ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu.
Jokowi mengakui bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya, RI digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
“Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun,” terang Jokowi.
Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.
“Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi,” jelas Jokowi.
Ketiga, lanjut Jokowi, bauksit di Mempawah Kalimantan Barat (Kalbar) ditargetkan pada bulan depan akan mulai percobaan produksi.
“Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi kita,” tambahnya.
Presiden Direktur INCO, Febriany Eddy mengatakan, INCO yang selama ini tidak pernah mengekspor bijih nikel mentah dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggencarkan program hilirisasi mineral di dalam negeri.
“Hilirisasi sudah menjadi bagian dari PT Vale sejak kami berdiri ya. Jadi sebenarnya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kita tidak pernah ekspor bijih mentah. Bahkan pabrik kita itu sudah dibangun sejak tahun 1978,” ungkap Febriany Eddy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Jumat (23/8/2024).
Tak hanya soal itu, ternyata operasional smelter nikel Vale dialiri listrik dari energi hijau, dalam hal ini Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lorona sejak tahun 1978.
“Kemudian tentu dengan berjalannya waktunya, kita ekspansi pabriknya, kita juga ekspansi PLTA. Saat ini PT Vale sudah punya 3 PLT. Jadi yang terakhir itu 2011. Kita punya 365 MW. Jadi kami, sebenarnya hilirisasi ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita sejak kita ada,” jelas Febriany.
Febriany menambahkan, pihaknya sangat mendukung program hilirisasi mineral termasuk pada komoditas nikel di Indonesia. Alasannya, hilirisasi nikel di Indonesia juga menyumbang nilai tambah untuk pendapatan negara.
“Karena bisa jelas kita lihat, kita bukti nyatanya lah. Puluhan tahun di Sorowako, kami berada di Timur, bisa dilihat bahwa nilai tambah dari hilirisasi ini memang sangat signifikan. Dari jual bijih menjadi jual produk, proses olahan,” imbuh Febriany.
Proses lanjutan dari pertambangan nikel yang dilakukan oleh INCO, kata Febriany, merupakan langkah perusahaan untuk jangka panjang. Setidaknya, hilirisasi bisa mendorong terbangunnya infrastruktur fasilitas masyarakat sekitar pabrik.
“Dengan jangka panjang artinya apa? Infrastruktur yang kami bangun pun, sekolah, rumah sakit, jalan, itu pun yang bersifat jangka panjang. Sehingga manfaat sosialnya pun bisa dirasakan lebih,” terang Febriany. https://slots-kas138.store/
Dari empat bank yang sudah rilis laporan keuangan, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil mencetak pertumbuhan laba yang paling ekspansif, lebih dari 8% secara tahunan (yoy). Sementara itu, yang tumbuh paling buncit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 1% yoy.
Meski begitu, BBRI masih memegang tahta sebagai pemegang capaian laba terbesar secara nominal sebesar Rp29,7 triliun. Berikut perbandingannya :
Profitabilitas yang tetap tumbuh positif, salah satunya didukung oleh penyaluran kredit bank yang ekspansif.
Tiga bank besar RI, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Bank BCA mencatat pertumbuhan kredit di atas industri dan kualitas aset yang terjaga, bahkan lebih baik dari rata-rata sektor perbankan.
Dari data di atas terlihat, bahwa Bank Mandiri terbilang menjadi yang paling ekspansif dalam hal kredit, pertumbuhannya melesat lebih dari 20% yoy sampai Juni 2024, diikuti dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari Non Performing Loan (NPL) di 1,16% secara gross.
Seiring dengan penyaluran kredit ekspansif dan kualitas aset terjaga, bank big caps RI juga masih memiliki kemampuan lebih untuk menyalurkan kredit ke depan. Hal tersebut tercermin dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih di level ideal.
Selain itu, efisiensi bisnis juga tetap terjaga dengan mempertahankan dominasi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang membuat bank bisa menahan cost of fund di era suku bunga tinggi saat ini, sekaligus memiliki struktur modal yang kuat dengan CAR di atas 20%.
Mengutip laporan SCMP, presenter bernama Yuri Kawaguchi itu mengklaim bahwa bau badan pria sulit diterima. Dia juga menyarankan agar para pria rajin mandi.
Atas cuitan tersebut, ia pun menghadapi reaksi keras di dunia maya. Kawaguchi yang berusia 29 tahun adalah seorang penyiar lepas yang juga bekerja sebagai dosen pelatihan pencegahan tindakan pelecehan..
Pada 8 Agustus, ia menggunakan platform X, untuk menyuarakan rasa frustrasinya tentang kebersihan pria di musim panas. Kawaguchi menyarankan mereka untuk menggunakan deodoran dan mandi agar tetap bersih.
“Saya benar-benar minta maaf jika ini menyinggung masalah pribadi, tetapi bau pria di musim panas atau bau badan orang-orang yang tidak bersih sungguh tidak mengenakkan,” tulisnya di akun tersebut.
Kawaguchi sendiri mengaku bahwa ia selalu menjaga kebersihan, mandi beberapa kali sehari, pakai tisu basah, dan deodorant.
“Saya ingin bersih, jadi saya mandi beberapa kali sehari, menggunakan tisu penyegar, dan mengoleskan deodoran sepanjang tahun. Saya pikir harusnya semua pria juga melakukan ini.”
Postingan Kawaguchi itu pun viral dan dianggap secara khusus ditujukan kepada pria. Dia dituduh melakukan diskriminasi gender.
Sontak, dengan banyaknya hujatan, Kawaguchi akhirnya meminta maaf ke publik dan menghapus unggahan tersebut pada tanggal 11 Agustus.
“Kali ini, karena ucapan saya yang ceroboh, banyak orang yang kesal dan terluka. Saya akan merenungkan hal ini secara mendalam. Di masa mendatang, saya akan berusaha keras untuk tidak menyakiti siapa pun dengan ucapan saya. Saya benar-benar minta maaf,” katanya.
Sementara itu, perusahaan tempatnya bekerja VOICE, memutuskan untuk memecat atau mengakhiri kontraknya. Perusahaan itu menganggap bahwa yang dilakukan Kawaguchi adalah pencemaran nama baik terhadap lawan jenis.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 16 Agustus, VOICE mengatakan telah menerima banyak keluhan dan email.
Mereka mengatakan bahwa hal itu melanggar prinsip perusahaan bagi seorang profesional di media. Namun ia menggunakannya dengan cara yang merugikan orang lain dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak orang.
Perusahaan lain, yang mempekerjakan Kawaguchi sebagai dosen untuk pendidikan pencegahan pelecehan, juga memutuskan kontraknya.
Namun, reaksi spontan mereka kemudian dikritik oleh netizen Jepang sebagai tindakan yang terlalu ekstrem.
“Seorang wanita meminta pria untuk rapi dan menjaga kesopanan, tetapi hal itu malah memicu kemarahan. Hal itu menunjukkan bahwa Jepang telah menjadi masyarakat yang didominasi pria terlalu lama. Tidak peduli seberapa kotornya pria, begitu seorang wanita mengeluh, mereka akan menghukumnya,” tulis seseorang.
Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama mengungkapkan, pencapaian ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan akses layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
“Seperti diketahui, AgenBRILink merupakan salah satu inovasi utama BRI yang dirancang untuk memperluas jangkauan layanan perbankan melalui kemitraan dengan agen-agen lokal di berbagai daerah,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/8/2024).
Dengan jumlah mencapai 1 juta AgenBRILink, jumlah transaksi finansialnya mencapai lebih dari 645 juta kali dengan volume lebih dari Rp 800 triliun dan menghasilkan fee based income Rp 895,4 miliar. AgenBRILink tersebut mampu menghadirkan solusi praktis dan mudah dijangkau masyarakat.
Dengan adanya 1 juta AgenBRILink, diharapkan akan semakin memperluas cakupan layanan keuangan dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil. Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam menghadirkan solusi keuangan yang efisien, terjangkau, dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat.
“Masyarakat dapat menikmati fasilitas layanan dan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih efisien dan aman tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” tambah Candra.
Pencapaian ini juga merupakan kemajuan signifikan dalam upaya mendukung inklusi dan literasi finansial di Indonesia. Dengan meningkatnya aksesibilitas layanan keuangan bagi lebih banyak individu, BRI berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat.
Keberadaan AgenBRILink sendiri juga memberikan peluang usaha bagi para warga di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Dengan demikian, perseroan juga dapat turut mendukung pemberdayaan ekonomi dengan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan melalui sharing economy.
Pencapaian ini merupakan bagian dari visi jangka panjang BRI untuk menjadi bank pilihan utama yang mengedepankan inovasi, inklusi, dan pelayanan pelanggan. BRI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI tetap mengandalkan AgenBRILink sebagai garda terdepan, dalam melayani masyarakat yang belum memiliki akses keuangan.
“AgenBRILink yang menjadi salah satu inovasi andalan BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Setiap AgenBRILink dibekali oleh aplikasi canggih BRI untuk mampu melayani masyarakat setiap waktu. Dengan begitu, meski berada di daerah terpencil, masyarakat tetap mendapatkan layanan keuangan,” kata Sunarso.
Sunarso mengatakan dengan AgenBRILink, operasional internal bisnis prosesnya dikerjakan secara digital. Tetapi ketika berhubungan dengan nasabah masih membutuhkan human touching karena BRI bukan sekedar men-deliver produk ataupun service, tetapi juga empowering masyarakat. Upaya tersebut lanjut Sunarso terus dilakukan BRI secara bertahap dengan melibatkan AgenBRILink.
“Jadi kita harus memberdayakan mereka melalui berbagai pendampingan edukasi dan lain-lain,” ungkapnya.
Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail menjelaskan, situasi politik terkini membawa investor takut. Ketika DPR memutuskan hal berbeda dari Mahkamah Konstitusi maka ada potensi hasil Pilkada bisa dibatalkan.
“Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalau DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan pilkada ulang,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/8/2024)
Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG dibuka melemah 0,38% ke posisi 7.526,03. Selang lima menit setelah dibuka, koreksi IHSG makin kencang yakni terkoreksi 0,76% ke 7.496,89.
Begitu juga rupiah. Dilansir dari Refinitiv, pagi ini rupiah kembali ke atas Rp15.500/US$, tepatnya melemah 0,13% dari harga closing kemarin, Rabu (21/8/2024) di harga Rp15.480/US$.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Ekonom Senior UI, Telisa Aulia Falianty. Seharusnya kondisi global yang positif membuat IHSG dan rupiah berada di jalur hijau.
“Secara global bagus sebenarnya, Karena Fed mulai dovish. Politik domestik jadi menurun kan lagi,” ungkapnya.
Foto: Sejumlah elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Kamis (22/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Hal ini membuat masyarakat melakukan protes yang membanjiri media sosial pada Rabu (21/8/2024). Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan “”Peringatan Darurat”.
Pantauan CNBC Indonesia, sejak Rabu kemarin hingga Kamis pagi, banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut.
Aksi protes tidak hanya ramai di media sosial tetapi juga di lapangan.
Ribuan aksi mahasiswa menggelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pagi hari ini. Demo dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dan para buruh sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Baleg DPR RI.
Adapun protes masyarakat bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kedua partai tersebut terhadap UU Pilkada.
Dalam keputusan MK disebut partai politik (parpol) tidak perlu memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan calon kepala daerah.
Namun, Baleg DPR kemudian memutuskan hal yang berbeda dengan MK DPR sepakat jika perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya.
DPR juga memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) sehingga batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih dan bertolak belakang dengan putusan MK.
Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 menyebut batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih
Aksi demo mahasiswa dan buruh pada pagi hari ini pun menambah deretan aksi demo menolak dominasi pemerintah yang terlalu berlebihan. Pada era pemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah beberapa kali aksi demo dilakukan, mulai dari demo Pemilu 2019, demo RUU Kitab Undang-undang Hukum Perdana (KUHP), dan lain-lainnya.
Berikut daftarnya.
1. Demo Pemilu 2019
Tak hanya baru kali ini saja demo terkait pemilihan umum (Pemilu) atau Pilkada terjadi. Pada 2019 lalu tepatnya 21-22 Mei 2019, terjadi aksi demo hingga berunjung kerusuhan terjadi di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat.
Demo ini digelar dari kalangan yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019. Lebih dari 400 orang ditangkap. Kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 sebatas bentrok antara massa dengan aparat di sejumlah titik sekitar Sarinah, Tanah Abang, dan Sabang. Tidak sampai terjadi penjarahan.
Bermula dari aksi unjuk rasa para pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Sarinah, Jakarta Pusat. Pasangan tersebut kalah dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Kepolisian saat itu memberlakukan status siaga satu mulai dari 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Langkah itu diambil sebagai antisipasi jika terjadi kekacauan mengingat pendukung Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf terlibat dalam perseteruan yang kental hingga ke akar rumput.
Sebanyak 6 orang dikabarkan meninggal akibat kerusuhan di kawasan Jakarta. Kericuhan sendiri terjadi tengah malam, tepat menjelang aksi 22 Mei 2019.
2. Demo Tolak RUU KUHP
Pada September 2019 lalu, gedung DPR/MPR RI, Jakarta dipenuhi oleh massa aksi mahasiswa yang berdiri di depan pintu gerbang gedung parlemen. Massa aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggeruduk gedung parlemen untuk melayangkan kekecewaan mereka tentang RUU KUHP yang mereka nilai memuat poin-poin yang bermasalah dan merugikan masyarakat.
Tak hanya di Jakarta saja, demonstrasi itu juga digelar di berbagai kota, seperti Bandung, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Selatan.
Foto: Demo Mahasiswa di Gedung DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Demo Mahasiswa di Gedung DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Mereka menyampaikan misi tidak percaya kepada anggota dewan yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah produk undang-undang yang disahkan.
Saat itu para mahasiswa menolak RKUHP yang sejumlah pasalnya dinilai bermasalah. Mereka juga RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertambangan Minerba, dan RUU Sumber Daya Air.
Salah satu penyebabnya adalah pembahasan RKUHP dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mewakili pemerintah dan Komisi III DPR pada 15 September 2019.
3. Demo Tolak RUU KPK
Tidak hanya menyoal RUU KUHP, pada kesempatan yang sama, aksi massa mahasiswa juga melayangkan penolakan mereka terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Revisi tersebut dinilai melemahkan kekuatan KPK untuk mengentaskan korupsi di Indonesia. Sehingga, aksi massa yang sama di gedung parlemen melayangkan kekecewaan mereka terhadap revisi UU KPK.
Dalam aksi ini, aksi massa juga menyoroti pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Padahal, Firli adalah tokoh yang kontroversial dan mendapat banyak penolakan dari banyak penggiat anti korupsi.
Foto: Massa Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR menolak Revisi UU KPK, Selasa (17/9.) (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Massa Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR menolak Revisi UU KPK, Selasa (17/9.) (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
4. Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Puncak pergerakan aksi massa mahasiswa secara besar-besaran terjadi pada awal tahun 2020 silam dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang akhirnya disahkan menjadi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari serangkaian undang-undang sapu jagat (Omnibus Law).
Foto: Sempat Tegang, Begini Situasi Demo UU Ciptaker(CNBC Indonesia TV) Sempat Tegang, Begini Situasi Demo UU Ciptaker(CNBC Indonesia TV)
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati berbagai titik demonstrasi di seluruh Indonesia. Yogyakarta sebagai kota pelajar juga dipadati dengan massa aksi yang tergabung dalam gerakan ‘Gejayan Memanggil’ sebagai salah satu pergerakan menolak omnibus law tersebut.
Tidak hanya mahasiswa, ratusan buruh juga turut menyuarakan penolakan mereka terhadap undang-undang yang mereka nilai merugikan pekerja dan hanya menguntungkan segelintir pihak saja.
Bahkan, perumusan naskah undang-undang tersebut juga dinilai tidak melibatkan rakyat kecil dalam penyusunannya.
5. Demo Tolak Presiden 3 Periode
Pada April 2022, demonstrasi mahasiswa terjadi untuk menolak wacana presiden 3 periode. Massa aksi yang terdiri atas mahasiswa berkumpul di kawasan gedung DPR dan kawasan Istana Merdeka pada Senin, 11 April 2022.
Mereka menolak wacana presiden 3 periode sekaligus wacana penundaan pemilu yang dinilai menciderai konstitusi. Dalam aksi yang sama, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tengah melanda masyarakat seperti harga minyak goreng serta kebutuhan lainnya yang sedang mengalami kenaikan.
Foto: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, (28/3/2022). Dalam aksi tersebut para mahasiswa menyampaikan protes terhadap pemerintah atas beberapa masalah yang terjadi di beberapa waktu terakhir, seperti kelangkaan bahan pokok, pemindahan ibu kota negara, penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, (28/3/2022). Dalam aksi tersebut para mahasiswa menyampaikan protes terhadap pemerintah atas beberapa masalah yang terjadi di beberapa waktu terakhir, seperti kelangkaan bahan pokok, pemindahan ibu kota negara, penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
6. Demo RUU Pilkada 2024
Terakhir yakni pada hari ini, elemen mahasiswa, buruh, dan beberapa masyarakat pun melakukan aksi demo di DPR RI, MK, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak pengesahan RUU Pilkada 2024.
Sebelum melakukan aksi, masyarakat sempat melakukan protes yang membanjiri media sosial pada Rabu (21/8/2024). Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan “”Peringatan Darurat”.
Pantauan CNBC Indonesia, sejak Rabu kemarin hingga Kamis pagi, banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut.
Kemudian pada hari ini, aksi protes oleh BEM SI dan para buruh sebagai protes terhadap revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Panja revisi UU Pilkada Baleg DPR RI.