Kantor kepresidenan Suriah pada Sabtu mengumumkan gencatan senjata yang komprehensif dan segera menyusul kerusuhan yang terjadi selama beberapa hari di provinsi selatan Suwaida.
Dalam sebuah pernyataan, kantor kepresidenan meminta semua pihak “untuk sepenuhnya mematuhi keputusan ini, dan segera menghentikan semua operasi tempur di semua wilayah, memastikan perlindungan bagi warga sipil, dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.”
Mereka memperingatkan bahwa “setiap pelanggaran terhadap keputusan ini akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan akan ditindak dengan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Mereka juga mendesak semua pihak untuk “memberikan ruang bagi negara Suriah, lembaga-lembaganya, dan pasukannya untuk menerapkan gencatan senjata ini secara bertanggung jawab, demi memastikan stabilitas dan mengakhiri pertumpahan darah.”
Pada 13 Juli, bentrokan meletus antara suku Arab Badui dan kelompok Druze bersenjata di Suwaida.
Aksi kekerasan meningkat dan serangan udara Israel juga menyusul, termasuk terhadap posisi dan infrastruktur militer Suriah di Damaskus. Israel berdalih “melindungi komunitas Druze” sebagai alasan serangannya.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Ankara Tom Barrack juga mengatakan bahwa Israel dan Suriah telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
“Perdana Menteri Israel @Netanyahu dan Presiden Suriah @SyPresidency yang didukung oleh @SecRubio AS telah menyepakati gencatan senjata yang didukung oleh Turki, Yordania, dan negara-negara tetangganya,” ujar Barrack, yang juga menjabat sebagai utusan khusus AS untuk Suriah, di X pada Jumat malam.
“Kami menyerukan kepada kelompok masyarakat Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu. Kami mendesak semua warga Suriah untuk saling menghormati dan hidup dalam damai dan sejahtera dengan tetangga mereka,” imbuhnya.
Assad, yang pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada Desember, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963.
Pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa dibentuk di Suriah pada Januari.