Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Pemerintah Provinsi dan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeklarasikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Rabu, 6 Agustus 2025.
“Kami sangat bangga, bagaimana kita semua bisa bersatu padu untuk bergandengan tangan bersinergi memberantas, menanggulangi ancaman TPPO,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Dwiyono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dwiyono menegaskan semangat Kementerian P2MI untuk memberantas TPPO. Dia juga menyebut deklarasi tersebut sebagai langkah awal.
Menurut dia, sinergi bersama Polda NTT akan mendorong langkah-langkah yang lebih strategis dalam pemberantasan TPPO ke depan.
Dwiyono juga menegaskan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar Kementerian P2MI bekerja optimal dalam misi-misi pelindungan bagi para pekerja migran.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo adalah agar Kementerian P2MI melindungi para pekerja migran. Jangan ada kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan kemanusiaan yang menimpa para pekerja migran kita,” kata Dwiyono.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Meliades Laka Lena juga menyambut baik inisiasi Kementerian P2MI tersebut.
Dia menyebut langkah itu penting sebagai upaya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelindungan bagi pekerja dan calon pekerja migran di NTT.
“Masalah pekerja migran, yakni TPPO, merupakan luka kemanusiaan buat kita,” kata Emanuel Meliades, dalam sambutan di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.
“Maka bagi kami, inisiasi ini sangat penting. Kami mengapresiasi Kementerian P2MI untuk langkah strategis ini,” demikian katanya.