Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.
“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” kata Mentan dikutip di Jakarta, Selasa.
Ia juga menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh Kopdes Merah Putih.
Melalui koperasi, lanjut Amran, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tak sesuai takaran dan merugikan masyarakat.
“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tegas Mentan.
Mentan sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Program itu menargetkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat distribusi pangan masyarakat dan kebutuhan pokok rakyat.
Presiden menegaskan koperasi adalah solusi konkret dan struktural untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
“Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT, holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan sebanyak 80.081 Kopdes telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia, 108 di antaranya sudah siap beroperasi.
Dia mengatakan Kopdes Merah Putih akan menyediakan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal pangan serta turut mempertimbangkan potensi di masing-masing desa.
“Kita tidak boleh bergantung pada impor pangan. Kita harus berdaulat, berswasembada pangan, air, dan energi. Kita harus memberdayakan petani kita sendiri dengan sistem yang adil dan berkelanjutan,” kata Zulhas.